oleh

Putusan Adalah Fakta Hukum, Terkait DAK SBT 2017 Tanjung Dkk Harus Segera Di-TSK-kan 

Prof. Abdul Fickar Hadjar

 

Jakarta, Aktual News-Sesuatu putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan kedua berarti telah mengungkapkan fakta hukum bahwa apa-apa saja yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu adalah benar terbukti. Sebagai fakta hukum,  putusan itu malah memberikan tambahan 1 (satu) lagi alat bukti lagi yaitu sebagai alat bukti surat. Dengan demikian, semua orang yang disebut dalam dakwaan tersebut harus segera diproses hukum dengan meningkatkan status hukumnya. Begitu pula barang siapa saja yang terindikasi ikut terlibat dalam perkara itu harus segera ikut diproses dengan meningkatkan statusnya. Asal saja dalam melanjutkan proses hukum itu jangan sampai ada seseorang yang dilewatkan atau sengaja dibiarkan tidak diikut-sertakan.  Pendapat ini dikemukakan oleh Pakar Hukum Pidana, Prof Abdul Fickar Hadjar, saat diwawancarai Munir Akhmad dari media ini, di ruang kerjanya di Kampus Universitas Trisakti Jln Kiyai Tapa No. 1 Tomang Jakarta Barat, pada siang hari Kamis 28/2.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam sidangnya pada hari Senin 4/2 lalu telah memutuskan dakwaan suap dan gratifikasi oleh JPU KPK terhadap Yaya Purnomo mantan Kepala Seksi pada Kementerian Keuangan RI. Menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua sehingga diganjar penjara 6 tahun 6 bulan ditambah denda Rp 200 Juta, sedangkan dalam dakwaan kedua antara lain terungkap Sugeng alias Tanjung memberikan Rp 350 Juta kepada terdakwa atas jasanya dalam DAK 2017 untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Nah, siang kemarin itu, media ini datang menemuinya untuk meminta komentarnya secara spesifik sebagai Pakar Hukum Pidana mengenai status “Sugeng” alias “Tanjung” yang disebut dalam dakwaan kedua. Tidak kecuali ditanyakan juga tentang pernyataan Febridiansyah Juru Bicara KPK dalam Koran Sindo edisi 15 Agustus 2018 yang penggalannya menyatakan Keliobas terkait, serta hubungannya dengan kabar orang-orang yang datang meminta KPK menunda proses hukum terhadap Keliobas dengan alasan jangan sampai mengganggu pemilu dan pilpres.

Bermula pada pernyataan Febri yang salah satu penggalan bunyinya mengatakan Keliobas terlibat, Prof Fickar mengatakan : “sebagai pernyataan sebuah lembaga yang resmi, ya, logikanya ya harus dipercaya. Karena tidak mungkin sebuah lembaga yang resmi mengeluarkan pernyataan yang tidak kredibel, yang hoax, yang tidak ada buktinya”. Kemudian mengenai kabar ada orang-orang yang datang meminta pemeriksaan Keliobas ditunda dengan alasan pemilu dan pilpres Pakar Hukum yang populer diminta mengisi berbagai acara TV ini mengatakan hal itu merupakan diskresi, dengan kata lain sepenuhnya bergantung pada kewenangan Penyidik KPK apakah mau mengikuti keinginan orang-orang itu ataukah tetap saja jalan. Tetapi ketika ditanyakan kaitan antara kabar kedatangan orang-orang ini dengan pernyataan Febri mengenai keterkaitan Keliobas, spontan diakuinya bagian ini menarik. Dikatakan : “yang menarik bagi saya adalah dihubungkan dengan pertanyaan yang pertama. Kalau yang kedua ini kan dia minta proses terhadap AMK (Keliobas, red) itu dimundur, iya kan ? Artinya dengan permintaan dia memang sudah ada indikator bahwa AMK itu terlibat, artinya, membenarkan pernyataannya siapa namanya, Febri, pernyataannya humas KPK itu. Jadi fakta nomor dua itu membenarkan nomor satu tadi, pernyataan nomor satu”.

Lebih jauh ditanyakan bagaimana dengan Sugeng terkait putusan yang menyatakan YP terbukti bersalah, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti ini berpendapat putusan pengadilan sepanjang mengenai fakta-fakta persidangan dan dakwaan yang dinyatakan terbukti justru sudah menjadi fakta hukum. Apa yang terungkap di pengadilan, katanya, itu sudah menjadi fakta hukum, karena itu pula KPK dalam  mengembangkan suatu kasus biasanya menunggu putusan kasus yang satunya. Sebab sangat benar, tambahnya lagi, bahwa apa yang terekam dalam satu putusan, itu adalah fakta hukum. Informasi atau kejadian apa pun. Artinya, katanya menambahkan, apa yang dinyatakan dalam putusan itu sudah punya nilai di depan hukum, minimal sebagai bukti surat. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka selanjutnya ditambah bukti-bukti lainnya, menurut dia, sudah ada dasar untuk menetapkan Sugeng sebagai tersangka. Bahkan dikatakan pula, bila benar kabar yang mengatakan dia merupakan orang dekat AMK yang banyak menangani proyek-proyek di daerah, maka dengan penetapannya sebagai tersangka tidak mustahil akan mengungkap semua korupsi yang dilakukan kepala daerah atau pun kepala dinas yang  mungkin juga ikut terlibat.

Masih tentang Sugeng, Maha Guru Hukum Pidana ini mengatakan, ini kelanjutan saja, sebab kalau sudah ada yang dihukum maka tindakan apa pun yang dilakukan oleh orang yang disebut dalam dakwaan mau pun putusan tinggal menindaklanjuti penyidikan terhadap orang baru yang belum disidik, antara lain dalam hal ini Sugeng alias Tanjung harus segera diperiksa, karena sudah ada backup putusan, backup bukti. Dia tidak lupa menghimbau Penyidik KPK yang berwenang agar tidak ragu-ragu melakukan langkah hukum lebih lanjut sebab menurut penilaiannya sudah terdapat cukup bukti.

Pada akhir pembicaraan ditanyakan lagi tentang lain-lain orang di balik Sugeng alias Tanjung yang sebelum ini marak diberitakan terindikasi ikut terlibat antara lain Bupati Abdul Mukti Keliobas alias AMK, Prof Fickar secara tandas mengatakan : “iya, saya kira KPK dengan data-data dan bukti-bukti ini saya menghimbau, ya, proses semuanya, artinya jangan separuh-separuh. Umpamanya di kasus ini ambil yang ini padahal sebenarnya ada banyak orang yang bisa ditempatkan sebagai pelaku sesuai dengan peristiwanya. Jadi KPK harus lebih agresif”. Soal kekurangan penyidik memang diakuinya pula sebagai salah satu kendala yang dihadapi oleh KPK selama ini,  akan tetapi menurut dia, kasus yang sudah ditangani seharusnya dituntaskan juga segera, dengan kata lain tak boleh diulur-ulur atau dtunda-tunda waktunya.[ Red/Akt-13]

 

Munir Akhmad
Aktual News

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

33 komentar

  1. Kabar dari ambon media2 lokal kelihatan sepi dari berita ini entah kenapa. Terimakasih media ibukota ini masih terus mengawal kasusnya. Sebagai warga yang hidup dirantau kami doakan semoga terus berkiprah dan ke depan nanti makin berkembang.

  2. KPK harus ambil langkah cepat tetapkan Tanjung sebagai TSK setelah itu segera pula ditahan. PERTAMA, perbuatan itu disangkal saat ditanyai wartawan beberapa waktu lalu padahal kemudian terbukti, KEDUA, hubungannya dengan Bupati AMK sudah lama diungkapkan secara vulgar oleh media2 lokal, baik dalam kasus ini mau pun dalam hal proyek2. Bisa saja dengan kekuasaan dan uang mereka merusak atau menghilangkan sesuatu alat bukti misalnya dengan mempengaruhi saksi2.

  3. Ini kasus tipikor pertama elite kekuasaan di Maluku yang ditangani KPK. Dan sekarang juga publik di sini banyak berharap jangan seperti kasus2 tipikor terdahulu.

  4. Dg putusan ini Penyidik tlh mendptkan tmbhan alat bukti. Trdkwa trbukti secr sah dan meyakinkan mlkukan korupsi secr bersm2 sesuai dakwaan kedua. Pentpan Sugeng dkk sbg TSK mnjadi sebuah keniscayaan yg tak pantas lg diulur2.

  5. Trdkwa trbukti secr sah dan meyakinkan mlkukan korupsi secr bersm2 sesuai dakwaan kedua. Dg ptsan ini, Penyidik jstru mendpt tmbhan alat bukti. Maka pentpan Sugeng dkk sbg TSK mnjadi sebuah keniscayaan yg tak pantas lg diulur2.

  6. Dg ptsan ini, Penyidik jstru mendpt tmbhan alat bukti. Maka pentpan Sugeng dkk sbg TSK mnjadi sebuah keniscayaan yg tak pantas lg diulur2.

  7. Ptsan ini jstru mmberikan penyidik tmbahan alat bukti. Maka pentpan Sugeng dkk sbg TSK mnjadi sebuah keniscayaan yg tak pantas lg diulur2.

  8. Redaksi mhn prhatikan webnya krn bebrp kli dikrm katanya error, trnyata saat dibuka kmbali mlh smuanya termuat. jdinya komentar eLSKaP brlapis.

  9. KPK jangan beri ampun orang2 ini memang perlu segera ditangkap dan ditahan. Dari perantauan kita masih terus disuguhi berita2 yang bikin masygul karena korupsi kolusi dan nepotisme masih terus terjadi di Maluku. Kapan daerah bisa maju ?

  10. KPK jangan beri ampun orang2 ini memang sepantasnya segera ditangkap dan ditahan. Jauh2 di perantauan kita dibuat masygul membaca berita2 ternyata korupsi kolusi dan nepotisme sampai saat ini masih banyak terjadi. Kapan Maluku bisa maju ?

  11. Kalau benar dulu mungkir dan dikabarkan juga pernah mangkir tidak datang saat dipanggil apalagi kabar ada kurir berusaha tunda proses hukum, rasanya ini cukup sebagai alasan subyektif penangkapan dan penahanan.

  12. Kasus tipikor pertama garapan KPK yang didalamnya terlibat elite kekuasaan di Maluku. Kita tahu bagaimana penanganan kasus2 semacam ini di daerah laksana bayang2 yang tak sedikit memicu keluhan. Semua pihak perlu beri dukungan agar menjadi referensi publik ke depan.

  13. DAK 2017 di SBT itu proyek solar-cell di Bula ternyata bermasalah dan digarap jaksa tapi tidak jelas ujungnya. Ini bisa jadi pintu masuk bagi KPK untuk menelisik proyek tersebut.

  14. Kalau putusan YP sudah menambah 1 alat bukti (surat), berarti bukti permulaan sudah cukup. Mau tunggu apa lagi KPK ?

  15. Banyak warga di sana sudah muak pak karena akhirnya ketahuan belangnya. Atur2 proyek dan praktek koncoisme yang dimuat media Ambon itu bukan rahasia lagi. Hanya banyak yang belum mau bertutur demi menjaga kenyamanan pergaulan dan juga takut urusan dipersulit atau keluarga yang ada di birokrasi dapat perlakuan semena-mena.

  16. Ingat dulu Vanath jadi Bupati sampai akhir periode pertama tidak terdengar apa2. Dalam periode kedua baru kabar muncul dan dia jadi bulan2an dilapor polisi setelah itu jaksa semua begitu ramai. Ujungnya semua tidak terbukti tapi bertahun2 demo di mana2 sampai Jakarta, media2 di Ambon seperti koor. Sekarang Mukti langsung ditangani KPK dan dakwaan tentang suap itu sudah terbukti tetapi tidak ada aksi demo media juga hanya sekali2 entah semua ke mana. Kasihan Vanath juga.

  17. itu betul pak helmi pak vanath dulu dikepung dari semua jurusan dan hampir semua elemen. entah mengapa terhadap mukti sekarang semua diam dan pemberitaan media juga jarang. makanya saya apresiasi terhadap media ini yang intens memberitakan kasus ini. hanya saya selalu yakin kejahatan apa pun pasti akan terungkap. makanya saya sangat berharap kpk tidak bermain2 dalam kasus ini, sugeng segera dijadikan tersangka bersama semua mereka yang terlibat.

  18. Mungkin ini bedanya. Kita tahu Pak Abdullah Vanath dulu lebih sering datangkan artis dari Jakarta menghibur warga di Bula sehingga lebih banyak menarik perhatian tetapi pak Mukti Keliobas sekarang kabarnya terbalik lebih sering di Jakarta.

  19. Putusan Yaya sudah inkracht dan dia segera dieksekusi ke lapas sukamiskin. KPK jangan ulur2 waktu lagi segeralah tetapkan Tanjung cs sebagai tersangka setelah itu ditangkap dan ditahan.

  20. Pendek kata KPK harus segera menetapkan Tanjung dkk sebagai tersangka selanjutnya ditangkap dan ditahan karena kelihatannya bukti permulaan sudah cukup dan ada alasan subyektif. Ini agar memperbaiki image publik tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Maluku. Sebab selama ini banyak bikin masygul.

News Feed