oleh

Dugaan Korupsi 69 M Lebih Anggaran Nakes , Kadis Kesehatan Keerom Dilaporkan ke Kajati

Jayapura, Aktual News – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPUR Papua dan Nakes Kabupaten Keerom melaporkan dugaan Korupsi anggaran kesehatan (Nakes) sebesar Rp. 69.898.640.000,( Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) yang tejadi di Kabupaten Keerom ke Kejaksaan Tinggi Papua.

Dugaan korupsi yang di laporkan tersebut merupakan hasil dan kumpulan bukti selama ini yang di lakukan oleh Tim LSM Gempur Papua dan sejumlah LSM yang terus menyuarakan kejanggalan keburukan tata kelola anggaran yang terjadi di Kabupaten Keerom serta tenaga kesehatan yang mengabdi di sana yang merasakan ketidak adilan akibat tumpanng tindih kebijakan yang menyedot energi tenaga kesehatan yang mana hak-haknya di pasung oleh Elit birokrasi di Kabupaten keerom selama ini.

Dugaan Korupsi yang di taksi mencapai 69 M lebih itu terdiri atas , pembangunan 4 Puskesmas Afirmasi Program Jokowi yaitu Puskesmas Kenandega Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Milky , puskesmas Dodo dengan total pekerjaan senilai Rp.37.990,646.000 ( Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah )
Selain itu Marup Pengadaan APD untuk penanganan Covid di Kabupaten Keerom senilai Rp. 655.930.000 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
Marup Pengadaan Termogen untuk penanganan Covid -19 di Kabupaten Keerom senilai Rp. 258.500.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )
Pembayaran Insentif Tim Gerak Cepat dan Tenaga Kesehatan RSUD dan Ruang Isolasi bulan April –Mei Tahun 2020 senilai Rp. 580.000.000 ( Limaratus Delapan Puluh Juta Rupiah )
Penyalah Gunaan Dana Covid-19 yang berasan dari refousing anggaran APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang tidak sesuai peraturan yang berlaku dan tanpa melalui mekanisme yang jelas senilai Rp. 30.143.500.000 (Tiga Puluh Miliyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) serta pertanggung jawaban fiktif bendahara penggeluarann Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom Untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Waris senilai Rp. 270.064.000 ( Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enampuluh Empat Ribu Rupiah ) .
Sehingga tafsiram sementara kerugian Negara atas indikas tindakan Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme diatas adalah senilai Rp. 69.898.640.000,( Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Pardi Mutalib usai menerima berkas laporan dugaan Korupsi yang di laporkan oleh LSM Gempur Papua dan sejumlah LSM di Kabupaten Keerom, Kota Jayapura , Kabupaten Jayapura tersebut menjelaskan setelah menerima laporan pihak penyidik Kejati akan mempelajari berkas serta membentuk tim untuk penanganan penyelidikan dugaan korupsi tersebut ,sehingga pihak LSM , Nakes dan awak media dapat memberikan waktu untuk mengkaji laporan tersebut “ pada Intinya kita terima laporan berikan waktu kita pelajari mengkaji laporan ini , pasti kita tindak lanjuti “ ungkapnya saat di temuai kamis,17 September 2020.

Lanjutnya ada 6 poin penting dugaan penyalagunaan anggaran Negara sehingga pada Intinya tegas Kepala Seksi Penerangan Hukum Pardi Mutalib akan di kaji dan mengambil suatu langkah, “kalau memang terjadi indikasi Penyalahgunaan uang Negara yang disertai bukti terlampir akan di tindak lanjuti , tetapi prosesnya belum dapat di pastikan “ kata Mutalib.

Kepala Puskesmas Patipeme Kepala Puskesas Senggi Costantina Patipeme, SKM saat bersama LSM Gempur melaporkan Dugaan Korupsi tersebut ke Kajati Papua mengatakan tujuan pelaran Nakes di Kejati Papua yak

ni memberantas Korupsi di tanah Papua lebi Khusus di kabupaten Keerom , “ Kondisi
yang terjadi selama ini saya menjadi saksi hidup Puskesmanya menjadi dampak dari ketidak adilan di Kabupaten keerom , dimana pelayanan publik yang baik tidak pernah tersentuh sampai di senggi saya mengalaminya ,“ ucapnya.

Dirinya bahkan terharu melihat bagaimana rekan-rekan LSM memperjuangkan Hak orang Papua ada banyak orang di keerom yang mendapatkan keuntungan dari dana otsus tapi tidak berpihak kepada kebenaran, dimana dana otsus yang seharusnya menyentuh masyarakat kecil yang ada di pedalaman Papua seperti Keerom dan Kabupaten lainnya.

Disisi lain Panji dari LSM Gempur Papua mengatakan mohon restu dan doa dari masyarakat Keerom agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan pihaknya tidak akan mundur untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat khususnya tenaga kesehatan. [ Red/Akt-19 ]

Nees Makuba
Aktual News

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed