oleh

Sepinya Pemberitaan Dan Reaksi Publik KPK Diminta Ikhtiari Penyidikan Keliobas Dkk  

Drs. M. ZAWAWI SUAT, dalam satu Workshop LKKN beberapa waktu lalu.

 

Maluku, Aktual News– Jauh berbeda dibanding Bupati Seram Bagian Timur (SBT) di Maluku dahulu, Abdullah Vanath, yang nampak agak apes, maka terkini dalam kasus gratifikasi yang melilit Bupati sekarang Abdul Mukti Keliobas(AMK), nampak sepi dari pemberitaan media mau pun reaksi publik. Fenomena ini ternyata diam-diam mengusik perhatian luas, antara lain dariKomite Anti Korupsi Indonesia (KAKI). Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Drs. M. Zawawi Suat, Pensiunan ASN/PNS pada Pem-Prov DKI yang sekarang juga menjabat Ketua Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia (FSPKSI) mengaku prihatin tatkala menyaksikan fenomena ini, oleh karena itu dia berharap Pimpinan dan Penyidik KPK harus berikhtiar dengan mendesain langkah-langkah tambahan selain proses hukum yang normatif, jangan sampai malah kecolongan di kemudian hari.

Ditemui sore hari Sabtu (30/3) saat sedang duduk bersama seorang sohibnya pada salah satu Café di lobby Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, Suat yang juga Ketua Lembaga Kajian Keuangan Nasional (LKKN) ini secara gamblang menuturkan keprihatinannya. Menurut penuturan dia, sepinya keterlibatan AMK dalam kasus gratifikasi Yaya Purnomo Dkk dari pemberitaan media serta reaksi publik jauh beda dibandingkan ketika Vanath dahulu, maka oleh karena itu dirasakannya menarik sehingga mulai diikutinya sejak tahun 2018 yang lalu.

Sebelumnya dikatakan, kasus ini mulai tergerak diikuti saat membaca sebuah media online ibukota bulan Agustus 2018 lalu yang memberitakan kasus gratifikasi dengan tersangka Yaya Purnomo mantan salah satu Kepala Seksi di Kementerian Keuangan RI. Dalam berita itu, kata dia, terdapat keterangan Febridiansyah selaku Kepala Humas KPK RI kepada para awak media dan ada salah satu penggalan keterangannya yang dibubuhi tanda kutip (“-“) berbunyi : “saksi Abdul Mukti juga terkait”. Spontan penggalan keterangan ini terasa mengusik dirinya, karena dari maknanya menurut penilaian dia mengandung nuansa lebih pasti, berbeda apabila disebut ‘diduga terkait’. Selain itu, tutur dia, peristiwa ini menurut pengetahuannya merupakan kasus tindak pidana korupsi atau gratifikasi perdana garapan lembaga anti-rasuah KPK RI di Jakarta yang melibatkan seorang elite kekuasaan di Maluku tentu saja banyak orang berharap proses hukumnya menampilkan hasil yang berbeda dibandingkan kasus-kasus korupsi dan gratifikasi selama ini di daerah.

Tanpa menunggu waktu, dia berusaha menemukan referensi tambahan dengan membalik-balik sejumlah media terbitan ibukota mau pun media-media lokal di Kota Ambon. Dari penelusurannya, ditemukan pemberitaan beberapa media lokal di Kota Ambon termasuk media-media populer yang beroplag tinggi dan banyak digandrungi pembaca baik khalayak umum mau pun pejabat instansi-instansi pemerintah daerah antara lain Kabar TimurSiwa Lima dan Spektum Maluku. Salah satu media itu, kata dia, antara lain memberitakan AMK membantah seakan-akan tidak kenal siapa Yaya Purnomo, tetapi keterangannya itu terbantah sendiri ketika Sugeng yang disebut-sebut sebagai kroninya justru balik mengaku AMK mau pun Umar Bilahmar Kepala Dinas PUPR SBT mengenali Yaya Purnomo. Bahkan dalam berita itu ada penggalannya dari keterangan sumber KPK sendiri dibubuhi pula tanda kutip (“-“) menurut dia berarti sesuai bunyi oralnya, yang mengatakan sebenarnya ada komunikasi aktif sebelum itu antara Yaya Purnomo dengan AMK dan Kontraktor Sugeng alias Tanjung, bahkan dikabarkan pula bukti komunikasi itu sudah ditangan penyidik. Selain itu Yaya Purnomo juga mengakui beberapa waktu sebelum penangkapan dirinya ada pertemuan dengan AMK, malah diakuinya uang yang diterimanya dari Sugeng adalah kesepakatan bersama. Kabar ini meyakinkan Suat bahwa AMK benar-benar terlibat dalam kasus gratifikasi Yaya Purnomo yang saat itu sudah berstatus tersangka. Sebab sebagai media-media populer, menurut dia tentu setiap pemberitaannya mempertimbangkan efek yuridis mau pun efek moral.

Ternyata kemudian, tambahnya, dari pemberitaan media-media ibukota terungkap, JPU KPK dalam dakwaannya pada Dakwaan Kedua menyebut ada suap dari Sugeng kepada Yaya Purnomo atas bantuannya Kabupaten SBT mendapat dana DAK 2017.  Hingga terakhir, Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta telah memutus Yaya Purnomo terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama sesuai dakwaan kedua oleh karena itu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun 6 bulan selain denda, malah putusan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dieksekusi dengan mengalihkan penahanan terpidana ke Lapas Sukamiskin di Bandung.

Anehnya, tambah Suat lagi, setelah lewat bulan Agustus 2018 sepanjang penelusuran dia nyaris tidak ada lagi pemberitaan media-media lokal di Kota Ambon. Lebih aneh lagi, sepanjang kasus ini bergulir, tidak pernah terdengar sekali pun ada reaksi publik berupa aksi-aksi demonstrasi massa tidak kecuali pemuda dan mahasiswa. Jauh berbeda dibanding dahulu ketika Bupati SBT masih dijabat Abdullah Vanath, yang selama 2 (dua) periode masa jabatannya laksana bulan-bulanan.

Sampai di sini dia melihat ada semacam kejanggalan, sebab terkesan ibarat ada keran yang ditutup secara misterius, yaitu keran kepedulian dan kritisisme. Ini menurut dia tidak mustahil sebagai bagian dari upaya tangan-tangan siluman untuk menyumbat kepedulian dan kritisisme publik agar didapat keleluasaan mencari jalan meluputkan diri dari tuntutan hukum.

Menyikapi isyarat di balik keprihatinannya inilah, Suat yang juga tokoh masyarakat Maluku di Jakarta ini meminta KPK menyegerakan proses hukum terhadap AMK Dkk, sekaligus agar memulihkan citra penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di Maluku. Mengingat putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga Yaya Purnomo sendiri sudah dieksekusi, maka menurut dia, ada baiknya KPK mengambil langkah cepat menetapkan mereka sebagai tersangka bilamana perlu kemudian ditangkap dan ditahan demi memudahkan jalannya proses hukum ke depan.[ Red/Akt-13]

Munir Achmad
Aktual News

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

34 komentar

    1. Setuju tangkap dan tahan segera saja. Apalagi proyek Solar-Cell DAK 2017 di Bula itu juga bermasalah pernah ditangani Jaksa hanya sekarang jejaknya tidak diketahui.

  1. ini betul. tidak salah pak ketua. saya sendiri bertanya2 mengapa demikian. dari sana juga tak ada yang tahu kira2 apa sebabnya.

  2. Kasus ini memang garapan KPK pertama yang melibatkan elite di daerah ini. Karena bermula dari OTT kita tentu berharap penanganannya bisa menyajikan tampilan baru dibanding yang terjadi selama ini di daerah.

  3. Apakah penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan menunggu aksi demo dulu di gedung Merah Putih ? Ingatlah bila cara2 yang kelihatan terasa tidak lagi mempan tidak tertutup kemungkinan mereka gunakan cara2 yang tidak nampak atau tidak lazim.

  4. Terdakwa terbukti melakukan korupsi bersama2 sesuai dakwaan kedua malah putusannya sudah inkrackht. Maka status tersangka kemudian ditangkap dan ditahan bagi barang siapa yang disebut JPU dalam dakwaan kedua bersama barang siapa yang ikut-serta atau turut-serta merupakan keniscayaan. Demo bukan pilihan yang elegan.

  5. Untuk apa demo cuma buang2 duit dan bikin reseh. Bila dengan iktikad buruk mereka bisa utus kurir mau ketemu pimpinan KPK kita dengan iktikad baik tentu lebih dari bisa.

  6. ALHAMDULILLAH. DARI KEPRI SAYA SEKELUARGA DOAKAN SAUDARA2KU DI IBUKOTA SEBAGAI DUKUNGAN. MAJU. JANGAN LAGI BIARKAN KORUPSI DAN SUAP MERAJALELA DI MALUKU. KITA TAK AKAN PERNAH TANGKAT DARI KETERPURUKAN KALAU MASIH MAU DIBIARKAN.

  7. Itu yang betul @Helmi_Bama. Kita kumpul, diskusikan, rumuskan langkah dan jadwalnya. Keprihatinan pak Zawawi ini sebenarnya merupakan keprihatinan bersama apalagi ditambah kabar tentang kurir yang mau temui Pimpinan KPK beberapa hari lalu. Kumpul ramai2 saja dulu biar nanti timnya cukup 3-4 orang cukup.

  8. Mudah2an sepi pemberitaan dan reaksi publik atas kasus ini bukan juga gara2 intervensi tangan2 siluman sebagai pra-kondisi merajut kesempatan lain lagi untuk meloloskan diri.

  9. Sepi pmbritaan media dan reaksi publik jdi atensi eLSKaP juga, tpi demo (di KPK) bukan pilihan. Se7 dg ide helmi bama. Pakailah lngkah2 elegan.

    1. Belum tahu apakah benar atau salah tapi kabarnya ada ‘orang pintar’ atau dukun yang bisa menghentikan proses hukum suatu kasus.

    1. Perlu kawal ketat karena kasus ini sangat potensial jadi referensi dan sekaligus pintu masuk ke KPK terkait kasus2 korupsi lain di Maluku.

  10. se7 juga dg lex informa, mgkin bnr lht lapis kasusnya dlm dkwaan. Tpi yg jls, pentpan tsk smpe penhnan hanya soal wktu. Kita ikuti dlu. Tokh, dlm dkwaan altrnatif disebut secr eksplisit ada suap S (T) pd Nov 2017 hal itu menrt YP mrpkan kespkatan bersm dan sdh dinyatakan trbukti secr sah dan meyakinkan, mlh YP sdh sdh dialihkan ke LP Sukamiskin Bndung brarti ptsannya inkrackht.

News Feed