oleh

KOMPAK Minta Ombudsman Periksa KPU dan BAWASLU

Aktual NewsPara pendukung Prabowo hendaknya tidak berhenti pada euporia kemenangan dalam Pilpres 2019. Sebab, di tubuh petahana pun membiarkan para pendukungnya untuk mengekspresikan diri merasa sukses sebagai pemenang juga.

Jadi, siapa pemenang sesungguhnya?

Untuk menghindari konflik horizontal di tengah selayaknya Ombudsman Republik Indonesia turun tangan untuk menyudahi Simpang siur data yang diterbitkan dan disiarkan oleh media cetak dan televisi mainstream.

Tuntutan kami pada Ombudsman Republik Indonesia sebagai berikut :
Pertama, Ombudsman Republik Indonesia harus periksa KPU dan BAWASLU atas kinerja mereka yang buruk. Baik kinerja KPU dan Bawaslu sudah menelan anggaran APBN senilai 25 triliun.

Kedua, Ombudsman Republik Indonesia hendaknya membongkar kejahatan struktural, massif, dan berkelanjutan dari kedua belah pihak.

Ketiga, Ombudsman Republik Indonesia juga bisa mereferensikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa penghentian penghitungan suara sampai terhentinya kecurangan.

Keempat, meminta KPU untuk mendiskualifikasi pelaku kecurangan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Demikianlah tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Pemilih Anti Kecurangan (KOMPAK) [ Red/Akt-01 ]

 

Jakarta, 25 April 2019

Oleh Jubir Cak Miko
Konsorsium Untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP)
Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK)
Gerakan Masyarakat Akal Sehat (GEMAS)
,DEWAN KOPERASI PEMUDA INDONESIA

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed