oleh

Suta Widhya : Presiden Tidak Mampu Mengemban Amanah UUD’45 Asli

Jakarta, Aktual NewsMenteri Keuangan Republik Indonesia Srimulyani kuatir dengan adanya ketidakpastian harga dan krisis utang di tengah situasi Covid-19 Corona. Selain itu Sri risau atas akumulasi penambahan utang yang meningkat tajam.

“Beban utang yang besar akan menjadi beban APBN karena harus mencicil angsuran pokok dan bunga. Bagaimana pemerintah ini akan mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan dan pendidikan?” Tanya Pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH.

Suta melihat pola kepemimpinan Ir. Joko Widodo sangat lemah di periode kedua. Menurutnya, para pembantu di kabinet kali ini semakin jauh dibanding mutu di kabinet sebelumnya.

“Menteri dengan pangkat bintang saja ada yang diganti dengan menteri yang kualitas jauh di bawah itu. Menteri yang korup pun diganti oleh orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas kepemimpinan nasional. Tegasnya banyak menteri dengan latar belakang yang tidak sesuai didudukkan di kabinet. Seakan _trial by error_ saja,” ujar Suta kembali.

Pengamat Hukum Politik satu ini menduga para pembantu Presiden hanya membuat risau saja dalam mengeluarkan kebijakan. Itu terlihat saat ada kesengajaan dengan dugaan menghilangkan program pendidikan agama di sekolah dengan estimasi hingga tahun 2035.

“Bila tidak ada MUI, Ormas Islam Muhammadiyah dan para tokoh yang memantau para menteri, sudah seperti apa negara dan bangsa ini? Mereka lupa dengan Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 yang jelas mengatakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, “Lanjut Suta.

Kekuatiran Menteri Sri Mulyani disampaikan terkait Perpres 10 tahun 2021 sebagai bukti Ir. Joko Widodo tidak mampu mengemban amanah Konstitusi, UUD-1945.

Salah satu amanah konstitusi adalah mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Ini merupakan amanah konstitusi yang termaktub dalam mukadimah UUD 1945 asli.

Seperti kita ketahui bersama, Srimulyani, dengan tegas menyatakan  “Ancaman ekonomi beragam mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang”(1) resiko ini sebelumnya pernah disampaikan di World Economic Forum (WEF).Rilis dipublikasikan CNBCindobesia.com

Menurut pandangan Suta banyak kebijakan pemerintah saat ini penuh dengan inkonsistensi. Menekan umat Islam, namun dana haji dipakai untuk infrastruktur.

“Yang lucu pula ada menyerukan dana wakaf agar bisa dipakai untuk pembangunan. Mana mungkin ini bisa terjadi? Umat yang disakiti mana bisa menerima anjuran atau pun kebijakan yang keluar terkait wakaf?” Tanya Suta heran.

“Bila kemarin kami anjurkan anggota Dewan dari Fraksi Demokrat mengambil inisiatif Interplasi terkait adanya KLB Partai Demokrat yang memunculkan sosok Ketum Moeldoko dari luar Partai Demokrat, maka kali ini Badan Legeslatif hendaknya mengambil sikap, dan segera membentuk _hak interplasi_ dan membentuk pansus ekonomi, guna mengantisipasi menghadapi Krisis Ekonomi yang lebih besar lagi, ” Saran Suta.

Ia menduga jangan-jangan saat ini ada upaya untuk mengalihkan perhatian mayarakat dari persoalan ketidakmampuan menjalankan amanah UUD 1945 dengan adanya fenomena utama sebagai berikut:

Pertama, mengeluarkan kebijakan kontroversial dari para pembantu yang kontroversi baik sikap dan kebijakannya.
Kedua, membiarkan kemelut Partai Demokrat berkobar terus.
Ketiga, tidak tegas dalam penegakan hukum terhadap para pembunuh 6 warga negara Indonesia di KM 50 Jakarta – Cikampek. Dan membiarkan ketidakadilan dalam penerapan hukum pada item Pelanggaran Protokol Kesehatan.
Keempat, tidak mampu menepati janji membuka 10 juta lapangan kerja bagi pribumi tapi membiarkan TKA Cina masuk secara masif.
Kelima, ada kecurigaan yang berkembang ingin berkuasa lebih dari 2 periode.

Memang tidak cukup 2 periode? ” pungkasnya. [ Red/Akt-01 ]

 

 

Aktual News

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed