Bogor, AktualNews - Kasus meninggalnya Ahmad Maulana, bocah delapan tahun asal Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, akibat gizi buruk dan infeksi paru-paru, kembali menjadi sorotan. Peristiwa ini menegaskan adanya kelemahan sistemik dalam penanganan stunting dan gizi buruk di wilayah ini.
Ketua Markas Pejuang Bogor (MPB), Atiek Yulis Setyowati, menyatakan bahwa tragedi ini adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah yang seharusnya mampu menangani persoalan ini dengan lebih baik. Padahal, anggaran besar telah dialokasikan untuk penanganan stunting dan gizi buruk.
“Pemerintah ke mana saja? Kasus ini sudah terdeteksi sejak usia 1,2 tahun. Tetapi, hingga anak ini meninggal, tidak ada solusi nyata yang dirasakan keluarganya,” ujar Atiek pada Minggu (26/1/2025).
Krisis Sistemik: Stunting dan Gizi Buruk
Stunting dan gizi buruk merupakan masalah yang berbeda, namun saling berkaitan. Stunting adalah akibat kekurangan gizi kronis, sementara gizi buruk terjadi karena kurangnya asupan gizi akut. Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan pemanfaatan Dana Desa, kasus seperti Ahmad Maulana menunjukkan masih adanya celah besar dalam implementasi program tersebut.
“Seharusnya, dengan anggaran yang ada, tidak boleh lagi ada anak meninggal dunia karena kekurangan gizi. Tapi kenyataannya, program ini masih jauh dari harapan,” kritik Atiek.
Tanggung Jawab Pemerintah Desa
Atiek menyoroti lemahnya peran pemerintah desa dalam mendeteksi dan menangani keluarga miskin ekstrem. Ia mempertanyakan apakah keluarga Ahmad Maulana sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mendapatkan bantuan seperti BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).
“Kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan warga miskin mendapat bantuan. Jika ada yang meninggal karena gizi buruk, itu adalah bukti kegagalan pemerintah desa,” tegas Atiek.
BACA JUGA:Gagalkan Aksi Pencurian, Dua Emak-emak Diberi Penghargaan oleh Pemkab Bogor
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan Dana Desa untuk program stunting. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan agar anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Momentum Perbaikan Sistem
Kasus ini harus menjadi pengingat serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penanganan stunting dan gizi buruk. Atiek mendesak Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk segera mengevaluasi sistem, memberikan bantuan berkelanjutan, dan menyusun langkah pencegahan yang lebih kuat.
“Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada solusi jangka pendek. Sistem pencegahan yang kokoh, mulai dari edukasi gizi hingga distribusi bantuan yang tepat sasaran, harus dibangun,” imbuhnya.
Pelajaran Penting bagi Pemerintah
Kematian Ahmad Maulana bukan hanya tragedi pribadi bagi keluarganya, tetapi juga cerminan dari kegagalan sistemik dalam penanganan stunting dan gizi buruk. Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.
Dengan langkah konkret, anak-anak di Kabupaten Bogor diharapkan dapat tumbuh sehat dan memiliki masa depan cerah, jauh dari ancaman gizi buruk dan stunting.***