Bupati Bogor Dinilai Abaikan Amanah Rakyat, Lebih Utamakan Lindungi Kepala Desa yang Viral Minta THR
--
Bogor, AktualNews – Pernyataan mengejutkan datang dari Bupati Bogor, Rudi Susmanto, setelah Kepala Desa Klapanunggal menjadi viral akibat meminta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp165 juta dari sejumlah perusahaan. Alih-alih menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran tersebut atau mendukung langkah hukum, Rudi malah mengungkapkan bahwa dirinya lah yang harus disalahkan.
“Jika menyangkut hal itu, saya sebagai Bupati Bogor yang harus mengakui kesalahan,” ujar Rudi kepada wartawan pada Sabtu (5/4/2025).
Pernyataan ini segera memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Pasalnya, di tengah kemarahan publik dan desakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar pihak kepolisian segera mengambil tindakan terhadap kepala desa tersebut, Rudi justru memilih untuk membela bawahannya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar menegaskan bahwa semua pihak dalam pemerintahan, termasuk desa, dilarang keras untuk meminta THR kepada pengusaha, sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
BACA JUGA:Viral, Jurnalis Perempuan Diduga Dilecehkan Oknum Kades di Bogor
Namun, alih-alih mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran tersebut, Rudi malah mengalihkan perhatian dengan menyuarakan empati terhadap kepala desa yang terlibat.
“Di saat bencana, para kepala desa tidak pulang. Mereka bertahan meski sembako habis, bahkan ketika anggota gabungan sudah kelelahan. Pernahkah ada yang mengucapkan terima kasih pada mereka?” ujar Rudi, memberikan pembelaan.
Pernyataan tersebut dianggap sebagai pengalihan isu oleh publik. Pasalnya, yang menjadi sorotan masyarakat bukanlah dedikasi kepala desa dalam bencana, melainkan permintaan THR yang tidak etis dan berpotensi melanggar hukum yang dilakukan atas nama institusi desa.
Rakyat kini bertanya-tanya: apakah amanah yang diberikan kepada Bupati Bogor lebih diprioritaskan daripada hubungan pribadi atau loyalitas terhadap kepala desa yang bermasalah?
Di saat publik menginginkan ketegasan dan integritas, yang muncul malah sikap permisif. Tidak berlebihan jika masyarakat merasa dikhianati, karena seorang kepala daerah yang seharusnya berdiri teguh untuk kepentingan rakyat, malah lebih memilih melindungi pelaku yang tengah menjadi sorotan publik.***
Sumber:
