Koperasi Merah Putih Harus Kembali ke Rakyat, Bukan Dikuasai Elite
--
Probolinggo, AktualNews - Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Probolinggo menyatakan keprihatinannya terhadap proses pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di sejumlah desa yang dinilai minim partisipasi masyarakat.
Ketua DKC Garda Bangsa, Mohammad Badrul Kamal, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan warga terkait penunjukan pengurus koperasi yang dianggap tidak transparan dan terkesan elitis.
“Kami mendapat laporan bahwa warga tidak dilibatkan dalam musyawarah pembentukan koperasi. Pengurus sudah ditentukan sebelum rapat digelar, dan masyarakat hanya disodori hasil tanpa diajak berdiskusi,” ujar Cak Bath, sapaan akrabnya.
Menurutnya, koperasi adalah wadah ekonomi kerakyatan yang dibangun di atas nilai kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Proses yang tertutup sejak awal mencederai prinsip dasar koperasi itu sendiri.
“Koperasi Merah Putih bukan milik elite. Ini milik bersama. Jika masyarakat tidak diajak bicara, lalu koperasi itu milik siapa?” tegasnya.
BACA JUGA:Rayakan Hari Lahir Pancasila, Mahasiswi Uniba Gelar Literasi Anak Bertema “Sahabat Pancasila”
DKC Garda Bangsa mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan UKM serta Inspektorat Daerah untuk segera mengevaluasi pembentukan KMP di desa-desa yang dinilai menyimpang dari prinsip partisipatif.
Sebagai organisasi kepemudaan yang menjunjung nilai kebangsaan dan keadilan sosial, Garda Bangsa berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan desa agar berpihak pada masyarakat kecil.
“Kami tidak sedang mencari musuh, tapi menjaga harapan rakyat agar tidak dirampas segelintir orang. Mari kita jaga semangat koperasi tetap bersih, jujur, dan berpihak,” tutup Cak Bath.***
Sumber:
