Putranto juga menyoroti pentingnya inovasi dalam strategi pencegahan korupsi, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. “Komitmen kita adalah tidak hanya memperbaiki sistem yang ada, tetapi juga menciptakan langkah-langkah baru yang dapat mencegah celah penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menuturkan bahwa dalam mendukung upaya pencegahan korupsi ini, Kemendagri telah melakukan berbagai upaya, salah satunya mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
BACA JUGA:Yayasan Jantung Indonesia Cabang Jawa Barat Gelar Rapat Koordinasi Daerah 2025
“Sistem SIPD kita yang sudah terbangun memang sudah dipakai oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia, hari ini sudah dibenahi dan sistemnya sudah on the track. Semua pemerintah daerah, sebanyak 37 provinsi sudah menggunakan SIPD, ini termasuk rencana aksi daerah. Kemudian mungkin setelah pelantikan akan ada retret kepala daerah (untuk mensosialisasi kembali pemahaman pencegahan korupsi),” jelasnya.
Hadir dalam kegiatan penandatanganan SKB ini Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK sekaligus Koordinator Harian Stranas PK Aminudin, serta Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha.
Hadir pula Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diwakili Sesmenko Ayodhia G. L. Kalake; Menko Pangan diwakili Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Prayudi Syamsuri; Pengarah Stranas PK dari KemenpanRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erwan Agus Purwanto; hingga Pengarah Stranas PK dari Bappenas RI, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bogat Widyatmoko.***